Fraksi PKB Kampar Bahas Ranperda Pesantren Bersama UAS

Ranperda tersebut tengah digodok di DPRD Kampar dan bertujuan memperkuat sistem pesantren secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketua Fraksi PKB, Raja Ferza Fahlevi, menegaskan pentingnya Perda yang mampu menjamin keberlangsungan pesantren.

“Kami ingin sistemnya utuh, dari atas ke bawah. Termasuk perlindungan bagi tenaga kerja pesantren,” ujarnya.

Sementara itu, Ramli yang juga Ketua Pansus III menyoroti nasib guru pesantren yang dialihkan ke sekolah formal setelah lolos CPNS atau PPPK. Ia mendorong regulasi agar guru yang berasal dari pesantren bisa tetap mengajar di lingkungan pesantren meski berstatus ASN.

Menanggapi hal ini, UAS mendukung penuh upaya Fraksi PKB dan menyarankan agar para pimpinan pondok dilibatkan langsung dalam penyusunan regulasi.

“Pesantren adalah pusat peradaban Islam. Sudah saatnya ada perda yang melindungi eksistensinya,” ujar UAS.

Fraksi PKB menegaskan komitmennya mengawal Ranperda ini sebagai bagian dari perjuangan membela pesantren dan nilai-nilai Nahdlatul Ulama.